PONOROGO – Petani lima kecamatan di Ponorogo dipastikan gagal panen. Pasalnya, tanaman padi mereka rusak parah dan mati. Bahkan, tak sedikit yang terpaksa membabat habis tanaman padi mereka. ”Daripada kering tak bisa dimanfaatkan lebih baik dibabat untuk pakan ternak,” terang Boimin, petani Desa Menggare, Slahung, kemarin (22/2).

Tanaman padi yang dibabat berusia sekitar dua bulan. Jika normal, saat ini sudah mulai muncul bulir padinya. Namun yang tampak justru mengering. Bahkan sebagian sudah mati. ”Kami tidak tahu penyakit apa yang menyebabkan seperti itu. Yang pasti mulai usia dua minggu tanaman sudah tidak sehat,” katanya.

Hal senada diungkapkan Salim, 56, petani lainnya. Dijelaskan, awalnya hanya menguning di bagian daun. Lama-lama mengering. Setelah dicabut, akar padi juga membusuk. ”Menguningnya daun itu sepertinya disebabkan jamur yang menempel, tapi jenisnya apa kami tidak tahu,” jelasnya.

Akibat serangan penyakit itu, Salim mengaku merugi jutaan rupiah. Sebab tanaman padi tersebut dipastikan tidak bisa panen. Sedang mereka telah mengeluarkan biaya tanam dan pengolahan lahan yang cukup banyak. Untuk satu hektare, Salim mengaku merugi sekitar Rp 8 juta. Itu terdiri dari biaya pengolahan lahan, bibit, pupuk dan tenaga kerja. ”Daripada lihat tanaman tambah pedih ya lebih baik dibabat saja, segera ditanami lagi,” tambahnya.

Yang menyedihkan, meski para petani telah melaporkan kejadian itu ke dinas pertanian (disperta) setempat namun tak juga ada tanggapan. Belum ada sekali pun petugas penyuluh pertanian yang turun sekadar melihat kondisi tersebut. ”Kelompok tani sudah melapor tiga kali tapi tak ada respon,” kritiknya.

Sementara menurut Agus Mustofa Latief, anggota komisi B DPRD setempat, kondisi tersebut tak hanya terjadi di Slahung. Tapi juga di lima kecamatan lainnya. Seperti Kecamatan Mlarak, Sawoo, Balong, Bungkal dan Siman. ”Kami sudah menerima laporan dari enam kecamatan. Untuk itu kami berharap dinas segera turun tangan biar petani tidak cemas,” pungkasnya.

Banyaknya tanaman padi yang puso tersebut juga dibenarkan disperta. Menurut Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura Nur Nahudi dari pendataan dinasnya terdapat sekitar 145 hektare lahan padi yang rusak. Itu tersebar di Kecamatan Mlarak, Slahung, Bungkal, Balong, Siman dan Sawoo. ”Kami sudah turun dan melakukan pendataan,” terangnya kemarin.

Menurut dia, rusaknya tanaman tersebut dipengaruhi badai elnino. Sehingga, menyebabkan curah hujan tidak stabil. Pada daerah-daerah tertentu, ketidakstabilan curah hujan menyebabkan tumbuhnya jamur. ”Yang terserang penyakit itu hanya daerah pinggiran saja yang kurang air,” katanya.

Dijelaskan, matinya tanaman padi murni disebabkan jamur jenis blas. Dari penelitian disperta, hampir semua tanaman padi yang terserang jamur itu merupakan varietas ciherang. ”Ciherang itu tahan hama tapi tidak tahan pada jamur. Akhirnya seperti itu,” jelasnya.

Meski faktor dominan yang menyebabkan tanaman padi adalah cuaca, namun pihaknya tengah menerjunkan tim khusus yang akan melakukan penelitian tentang langkah antisipasi atau pemberantasan jamur blas. ”Memang hingga saat ini belum ditemukan formula mengatasi jamuritu, tapi akan berusaha maksimal,” tegasnya.(dhy/sad)

Buka data Hardisk lama, ternyata menemukan file poto acara Diklat Garuda Pala dan Jambore Pecinta Alam.Mungkin dari pembaca sekalian ada yang kenal atau pernah mendapat ilmu dari Garuda Pala, mari sharing informasi di sini. Semoga bermanfaat. (Dokumentasi by Neo_gembel, Egrek)

Jambore Pala Ponorogo

 

 

 Radar Madiun 
Senin, 01 Februari 2010 ]

PONOROGO – Kebijakan pemerintah terkait dengan adanya pasar bebas sangat dirasakan oleh pengusaha lokal. Diantaranya Miskan, 55, salah seorang perajin kulit dari Desa Nambangan, Kecamatan Sukorejo, yang mengeluh pailit. ”Sebelum ada pasar bebas saja kami sudah kesulitan pasar, apalagi kalau sudah diserbu barang luar produk kita pasti kalah. Karena buatan pabrik harga mereka lebih miring,” terang Miskan, kemarin (31/1).

Dengan dibukanya pasar bebas, berarti barang luar negeri seperti produk China akan beredar bebas di pasaran. Tentunya dengan harga yang lebih murah. Kondisi  itu akan memperburuk situasi pasar barang lokal khususnya bagi para pengrajin rumahan (home industry). Karena mereka hanya memproduksi barang dengan modal yang sangat terbatas. ”Kalau dari segi kuantitas kami jelas kalah dibanding produksi pabrik. Tapi jika bicara kualitas kami masih berani bersaing,” kata pria yang saat ini berkonsentrasi di kerajinan tas itu.

Bahkan sebelum pasar bebas ini diberlakukan, Miskan mengaku jika usaha kerajinannya itu sudah mulai redup. Hal itu disebabkan oleh minimnya modal serta minat para pelanggan barang hasil kerajinannya, yakni berupa sepatu serta ikat pinggang berbahan kulit. ”Jadi beberapa tahun terakhir saya beralih jenis produksi, dan jarang lagi membuat sepatu itu,” terang bapak empat orang anak itu.

Jika sebelumnya Miskan mampu memproduksi sekitar dua ratus hingga tiga ratus pasang sepatu, kini dirinya hanya memproduksi beberapa puluh pasang saja. Dan hanya memproduksi jika ada pesanan dari pelanggan.

Sehingga untuk tetap agar bisa eksis di dunianya itu, Miskan beralih menjadi pengrajin tas dan topi kulit. Uniknya bukan tas yang  kebanyakan digunkan oleh kaum hawa, namun dirinya membuat tas asesoris sepeda ontel. ”Selain harus bisa menjaga kualitas produk, kita juga dituntut harus bias jeli dengan kondisi pasar,” terang Miskan yang memperoleh keahliannya itu saat belajar secara otodidak di Jogjakarta tahun 1970an silam.

Miskan mengatakan dirinya mulai melirik model  lain itu, karena sejak empat tahun terakhir muncul trend komunitas  penghobi sepeda ontel. Bukan hanya sekedar bersepeda, para penghobi tersebut biasanya sering menghias sepeda mereka dengan tas serta dompet sebagai asesorisnya. Sehingga ada beberapa penghobi yang memesan tas untuk sepedanya kepada Miskan. ”Sejak itu saya terus berkonsentrasi untuk produksi tas tersebut. Dan agar tetap laku, saya turut serta berpartisipasi di setiap even mereka,” imbuhnya.

Sehingga dengan kejeliannya membaca pasar itu, Miskan bersama istrinya masih mampu bertahan hingga saat ini. Namun eksistensinya kini kembali terancam dengan maraknya produk-produk China yang mulai merambah pasar di Jawa Timur. ”Karena pasar kami tidak hanya disini saja. Kami juga sudah menembus berbagai kota pusat kerajinan,” akunya.

Diantaranya seperti Bandung,Bekasi, Jogjakarta, Jember hingga luar Jawa yakni Kalimantan dan Sumatera. (rgl/eba)

[ Kamis, 28 Januari 2010 ]

PONOROGO – Meski menjadi partai pemenang pemilu di Ponorogo, PDIP tidak terlalu percaya diri dalam menetapkan pasangan calon bupati-wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) setempat. Buktinya, hingga kini belum ada kepastian calon yang akan diberangkatkan. ”Kami belum bisa menjawab, sebab rekomendasi DPP hingga kini juga belum turun,” terang Sutyas Hadi Riyanto, Ketua DPC PDIP Ponorogo terpilih, kemarin (26/1).

Tyas, panggilan akrabnya, mengaku belum tahu kapan rekomendasi tersebut turun. Sebab, setelah dikonfirmasikan ke DPD PDIP Jatim, rekom sudah dikirim ke DPP. DPD juga masih menunggu kepastian dari DPP. ”Dulu katanya akhir bulan ini, tapi sampai sekarang juga belum ada kepastian,” katanya cemas. 

Karena itu, Tyas mengaku tidak bisa berbuat banyak. Khususnya, terkait penetapan partai partner koalisi dan bacawabup. ”Selama ini hanya komunikasi biasa, tidak ada yang serius dan konkret. Mungkin nanti kalau sudah ada rekomendasi baru ada langkah konkret,” tandasnya.

Sementara, menurut salah seorang tim pemenangan PDIP, ada skenario untuk menggabungkan Supriyanto dengan H Amin (wabup incumbent). Formulanya, Supriyanto sebagai calon bupati dan Amin calon wabup. Alternatif kedua, manggandeng Partai Golkar sebagai koalisi besar. Kompensasinya, Golkar akan mendapat posisi calon wabup. ”Alternatif itu memang ada dan masih banyak alternatif lainnya. Termasuk mengusung pasangan cabup-cawabup dari unsur kader sendiri,” kata Tyas yang juga wakil ketua komisi D DPRD setempat itu.

Sementara, hingga kemarin DPD Partai Golkar setempat masih terkesan adem ayem. Belum ada langkah konkret partai berlambang pohon beringin itu untuk menjaring kandidat bacabup maupun cawabup. Termasuk langkah koalisi yang akan dilakukan dalam pilkada mendatang. ”Pada saatnya nanti kami akan mengambil langkah, sekarang lebih baik wait and see dulu,” kata Yuni Widyaningsih, ketua DPD Golkar, kemarin.(dhy/sad)

Radar Madiun
[ Selasa, 26 Januari 2010 ]

Dibutuhkan Kerja Sama Semua Pihak

PONOROGO – Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong dan Desa Sidowayah, Kecamatan Jambon, Ponorogo, menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Dua desa itu masuk dalam daftar desa tertinggal data Kementrian Pembangunan Desa Tertinggal (PDT). ”Dua desa itu akan menjadi fokus kami di sini (Ponorogo),” terang Menteri PDT H Helmy Faizal Zaini, kemarin (25/1).

Untuk mengatasi keterbelakangan di dua desa itu, dibutuhkan kerja sama dan turun tangan semua pihak. Sebab, keterbelakangan tersebut disebabkan bukan semata faktor ekonomi. Tapi juga factor psikologis masyarakat, tingkat pendidikan dan social cultural. ”Pemkab, dan semua elemen masyarakat harus turun tangan,” katanya.

Dua hal penting yang akan dilakukan PDT adalah peningkatakn sarana dan prasana pendidikan dan kesehatan. Seperti guru khusus bagi anak dan masyarakat. Selain itu, juga tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan mengubah pola piker masyarakat. ‘‘Kalau bangunan sekolah bisa ditangani pemkab, tapi soal psikologis itu yang agak sulit,” tandasnya.

Hal tersebut disampaikan Helmy Faizal saat silaturahmi dengan berbagai elemen masyarakat di rumah anggota DPR RI asal Ponorogo H Ibnu Multazam. Menurut Faizal, Ponorogo dan Jawa Timur memang bukan prioritas utama pembangunan desa tertinggal. Hanya, masih ditemukan adanya desa tertinggal yang butuh penanganan intensif. ”Kalau secara nasional fokus utama di wilayah Indonesia Timur. Karena di sana ada sekitar 32 ribu desa tertinggal,” ujarnya.

Sementara Ibnu Multazam, anggota DPR RI dari PKB menyatakan pihaknya di komisi IV akan bersinergi menyukseskan progam Kementrian PDT itu. Salah satu sector yang akan digenjot adalah pertanian dan nelayan. Sebab, banyak kantong kemiskinan dan desa tertinggal merupakan kawasan pertanian dan nelayan. ”Semua akan disinergikan sehingga terjalin formulasi yang tepat untuk mengentaskan desa tertinggal khususnya kemiskinan,” katanya singkat. (dhy/sad)